PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENDERITA

KERUGIAN DALAM TRANSAKSI PROPERTI

MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Pada Pengembang Perumahan PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta)

C. Metode Penelitian

1. Kualifikasi Penelitian

a. Penelitian ini hendak menganalisis tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian konsumen sebagai upaya perlindungan konsumen. Oleh karena yang dikaji adalah realitas tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empirik.

b. Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis, lengkap dan menyeluruh mengenai tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, maka penelitian ini bersifat deskriptif

2. Data Penelitian dan Sumber Data

a. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Data primer berupa hasil wawancara dengan pelaku usaha (pengembang perumahan), dan konsumen perumahan. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen perjanjian jual beli perumahan, hasil penelitian, karya ilmiah khususnya yang berhubungan dengan persoalan perlindungan hukum konsumen perumahan.

b. Adapun sumber data primer meliputi pelaku usaha (pengembang perumahan) , konsumen perumahan,

dan pengurus organisasi profesi bidang perumahan (Gapensi). Sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen perjanjian jual beli, hasil penelitian, karya ilmiah khususnya yang berhubungan dengan persoalan perlindungan hukum konsumen perumahan.

3. Informan

Dalam penelitian ini, subyek yang diteliti lebih dipandang sebagai informan yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Untuk menentukan informan digunakan teknik purposive sampling , yaitu penelitian informan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, bahwa informan yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan Snow Ball Sampling akan ditentukan informan lainnya sampai data penelitian yang diperlukan dapat terpenuhi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (interview guide). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara mendalam (in depth interviewing) guna dapat menggali informasi secara lengkap dan menyeluruh.

b. Mencatat dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Berbagai dokumen yang menjadi sumber data sekunder dikaji substansinya secara cermat dan mendalam, dengan menggunakan metode content analysis guna memperoleh data yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan yang berupa keterangan atau informasi, jadi tidak berwujud angka-angka dan tidak dimaksudkan untuk diangkakan, maka teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu hasil wawancara dengan informan kearah hal-hal yang bersifat

umum. Hanya saja penarikan kesimpulan ini tidak dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi. Dengan teknik analisis kualitatif ini, hendak disimpulkan dan diungkapkan secara obyektif, sistematik dan menyeluruh mengenai tanggungjawab perdata pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian konsumen sebagai upaya perlindungan konsumen.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum oleh konsumen perumahan yang menderita kerugian, untuk menuntut tanggungjawab perdata pengembang perumahan, sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Het Herziene Inlandsche Reglement(HIR) Stb. 1941- 44, dan Pasal 45 UUPK, peraturan ini dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata kepada pelaku usaha di Pengadilan Negeri. Apabila gugatan perdata itu tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh sekelompok konsumen ataupun lembaga swadaya maasyarakat, maka ketentuan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action). Landasan hukum lain yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut tanggungjawab perdata pelaku usaha adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian sengketa dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 47 UUPK. Ketentuan ini memberikan kemungkinan bagi penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Selanjutnya penyelesaian sengketa konsumen dapat pula dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal

49 sampai dengan 58 UUPK. Tanggungjawab perdata pengembang perumahan PT. Fajar Bangun Raharja (PT. FBR) telah dilaksanakan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Dari hasil wawancara

dengan Bapak M Suryanto, bagian pelayanan dan pengaduan konsumen PT. FBR, diketahui bahwa terdapat kira-kira sejumlah 200-an konsumen yang pernah mengajukan klaim. Klaim yang diajukan menyangkut kualitas bangunan, kerusakan ringan sebelum ditempati, fasilitas perumahan. Pihak PT. FBR ternyata memenuhi semua kliam dari konsumen tersebut, karena disamping klaim itu dilakukan dalam tenggang waktu yang diberikan, yaitu 100 hari setelah akad kredit, juga karena kesadaran pihak PT. FBR bahwa kerugian/kerusakan semacam itu menjadi tanggungjawabnya untuk mengganti ( Hasil

wawancara dengan Bp. M Suryanto, Kamis, tgl. 23 September 2004 ). Seorang konsumen penghuni perumahan Josroyo Indah, salah satu perumahan yang dibangun PT. FBR, menuturkan bahwa ia

pernah mengajukan klaim ke PT. FBR karena sebagian besar rumah yang dibelinya secara

kredit telah rusak sebelum dihuni ( genteng banyak yang pecah, slot pintu hilang, instalasi listrik hilang, kaca jendela ada yang pecah ), namun setelah ia menghubungi pihak pengembang, dalam jangka waktu satu minggu ( 7 hari ) telah dilakukan perbaikan oleh PT. FBR. ( Hasil wawancara dengan bapak Hadiyanto, tanggal 11 September 2004 ) . Dari hasil penelitian juga diketahui, bahwa tidak ada satupun klaim yang diajukan diteruskan sampai ke Pengadilan Negeri. Tanggungjawab yang ditunjukkan oleh PT. FBR ini memang sejalan dengan ketentuan Pasal 19 UUPK, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan / kerugian konsumen, dan ganti rugi itu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang serupa atau senilai harganya. Menurut UUPK prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian, untuk menuntut pertanggungjawaban perdata kepada pengembang perumahan adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Di samping itu dapat juga dilakukan gugatan secara class action apabila diajukan oleh sekelompok konsumen ataupun oleh lembaga swadaya masyarakat. Gugatan secara class action juga daijukan kepada Pengadilan Negeri. Sebenarnya undang-undang (Pasal 49 UUPK) mengatur soal penyelesaian sengketa

konsumen yang dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK ), namun untuk wilayah kota Surakarta, badan semacam itu belum terbentuk.

E. Simpulan

Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum oleh konsumen perumahan yang menderita kerugian, untuk menuntut tanggungjawab perdata pengembang perumahan, sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum yakni UUPK, HIR, UU No. 2 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun 2002, UUNo. 30 Tahun 1999. Tanggungjawab perdata pelaku usaha pengembang perumahan PT. Fajar Bangun Raharja telah dilaksanakan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

Prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian, untuk menuntut pertanggungjawaban perdata kepada pengembang perumahan yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan negeri, atau gugatan class action, ataupun melalui BPSK.

F. Saran

Agar hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha mendapatkan perlindungan secara wajar, perlu kiranya upaya terus-menerus untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan semakin banyaknya kasus mengenai konsumen yang terjadi, dan agar kepentingan konsumen secara umum mendapatkan perlindungan yang memadai, kiranya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya untuk wilayah kota Surakarta, segera dapat dibentuk

G. DAFTAR PUSTAKA

A.Z. Nasution . 1990. “Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen “. Hukum dan Pembangunan. Nomor 6

Tahun XVIII. Desember 1990. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

—————————. 1999. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta : Daya Widya.

Gunawan Widjaya. 2000. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Hady Evianto. 1999. “Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan Melainkan Suatu

Kebutuhan”. Hukum dan Pembangunan. Nomor 6 Tahun XVIII. Desember 1990. Jakarta : Fakultas

Hukum Universitas Indonesia.

Husni Syawali. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : Mandar Maju.

Johannes Gunawan. “ Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen” Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8 Tahun 1999. Jakarta : Yayasan

Pengembangan Hukum Bisnis.

Mariam Darus Badrulzaman. 1986. Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar).

Jakarta : Binacipta.

Mariana Sutadi. 1999. Tanggungjawab Pengusaha Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas. Yogyakarta

: Kiberty.

Prasetyo Hadi Purwandoko. 1997. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen”. Makalah, Disampaikan

Pada Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar bebas. Diselenggarakan oleh

Fakultas Hukum UNS, Tanggal 15 Maret 1997.

Samsi Haryanto. 1999. “Penelitian Kualitatif” Makalah. Disampaikan pada Penataran Penelitian, Tanggal

11-12 Nopember 1999. Surakarta : Fakultas Hukum UNS.

Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakrta : Grasindo.

Subekti. 1992. Hukum Perjanjian . Jakarta : Pradnja Paramita.

Sutopo HB. 1990. “Metodologi Penelitian Sosial. Penopang Teoritik dan Karakteristik Penelitian Kualitatif”.

Makalah. Disampaikan pada Training Penelitian Bidang Sosial. Surakrta : Fakultas Hukum UNS.

—————. 1991. “Metodologi Penelitian Kualitatif. Pemahaman Lewat Karakteristik dan teori

Pendukungnya”. Makalah. Disampaikan pada Diskusi Dosen Fakultas hukum UNS. Surakarta : fakultas

hukum UNS.

Yusuf Shofie. 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung : Citra Aditya

Bakti.

Zumrotin. 1997. “Problematika Perlindungan Konsumen di Indonesia, Sekarang dan yang Akan Datang”.

Makalah. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas

Tanggal 15 Maret 1997. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42. Tahun 1999.

NAMA KELOMPOK :

 ANGGI ADRIAN             (20212901)

ANNE RAHMA S             (20212947)

DIAN OCTAVIANA          (22212029)

FINA KURNIA KD           (22212959)